Bangka Belitung Hari iniBeritaBerita Hari iniBerita Pangkalpinang hari iniBisnisDewan Perwakilan Rakyat DaerahDPRD Bangka BelitungINTERNASIONALLOKALNASIONALNEWSPangkalpinangPangkalpinang hari ini

TBS Warga Ditolak, DPRD Babel Panggil Manajemen Baru PT GML

1628
×

TBS Warga Ditolak, DPRD Babel Panggil Manajemen Baru PT GML

Sebarkan artikel ini
Spread the love

PANGKALPINANG, newsharian.com — Polemik kebun plasma dan pembelian tandan buah segar (TBS) sawit milik masyarakat kembali memanas di Bangka Belitung. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan memanggil manajemen baru PT Gunung Maras Lestari (GML) setelah warga dari delapan desa menyampaikan berbagai keluhan dalam rapat dengar pendapat, Rabu (20/5/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel itu dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Dalam forum tersebut, masyarakat mengeluhkan hasil TBS sawit warga yang disebut tidak dibeli perusahaan, hingga tuntutan plasma yang belum terealisasi.

    Didit mengungkapkan, DPRD Babel mendapatkan informasi bahwa manajemen lama PT GML sudah tidak lagi menjabat dan akan digantikan oleh manajemen baru yang dijadwalkan hadir pada 3 Juni 2026 mendatang.

    “Alhamdulillah ternyata PT GML ini punya manajemen baru sedangkan yang lama sudah off, maka yang baru ini akan kita undang pada 3 Juni 2026. Maka rapat dengar pendapat hari ini sifatnya kita skors dulu, karena kita ingin mengundang dulu para manajemen baru PT GML untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Didit.

    Menurutnya, DPRD Babel sengaja menunda pembahasan lanjutan agar pihak manajemen baru dapat mendengar langsung tuntutan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

    Dalam RDP tersebut, DPRD Babel menyampaikan lima poin utama aspirasi warga. Mulai dari tuntutan realisasi plasma 20 persen dari kebun inti sesuai aturan, pembayaran NOP yang tertunggak, hingga permintaan agar perusahaan membeli TBS sawit milik masyarakat yang selama ini disebut tidak terserap.

    Selain itu, warga juga meminta agar rekrutmen tenaga kerja lebih memprioritaskan masyarakat sekitar serta program KKSL tidak dimasukkan dalam skema plasma dan tetap berdiri sendiri.

    Didit juga menyoroti masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) PT GML seluas 12 ribu hektar yang akan berakhir pada 28 November 2028. Menurutnya, masyarakat meminta agar usulan perpanjangan HGU tidak diproses sebelum tuntutan plasma dipenuhi perusahaan.

    “Maka tugas DPRD untuk mengawal aspirasi ini. Kami berharap Bupati Bangka maupun Dinas Pertanian untuk tidak memproses usulan perpanjangan HGU itu dulu,” tegasnya.

    Sementara itu, Tokoh Masyarakat Desa Dalil, Asmadi Rahmat, mengatakan masyarakat telah memperjuangkan hak plasma selama lebih dari dua tahun.

    Menurut Asmadi, berdasarkan surat tahun 1998, perusahaan wajib menyediakan lahan plasma seluas 3.000 hektar untuk masyarakat.

    “Kalau masyarakat disuruh mencari lahan di luar HGU, lahan mana lagi? Tidak ada lagi lahan untuk wilayah tiga kecamatan,” ujarnya.

    Ia menegaskan, masyarakat delapan desa menolak perpanjangan HGU apabila persoalan plasma tidak diselesaikan hingga 2028.

    “Stop perpanjangan. Itu harapan masyarakat dari delapan desa,” tutupnya.(Iyal/NH)

    Berita Lainnya

    JNE Bagi Mobil dan Umrah untuk Pelaku UKM, JLC Race Award 2025 Pecah Meriah

    LILIS SEJAHTERA Ubah Wajah Bangka Barat, Literasi Kini Jadi Jalan Masa Depan

    Rutan Mentok Bikin Kejutan, Warga Kini Bisa Berobat Gratis di Dalam Rutan

    Musim Hujan Datang, Honda Babel Ingatkan Pengendara Jangan Abaikan Keselamatan

    Musim Hujan Datang, Honda Babel Ingatkan Pengendara Jangan Abaikan Keselamatan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *