PANGKALPINANG, newsharian.com – Suasana Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis pagi, dipenuhi harapan sekaligus kekecewaan.
Warga dari delapan desa datang membawa satu tuntutan yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun, yakni pemenuhan hak atas lahan plasma dan kompensasi dari PT Gunung Maras Lestari (PT GML).
Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya. Hadir pula perwakilan pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat dari Desa Bakam, Dalil, Mangka, Mabat, Bukit Layang, Kayu Besi, Sempan, serta Air Duren.
Pertemuan tersebut bukan sekadar forum penyampaian aspirasi. Bagi masyarakat, audiensi ini menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa hak mereka belum juga dipenuhi, meski berbagai pembahasan dan kesepakatan sebelumnya telah dilakukan.
Rasa kecewa yang selama ini dipendam akhirnya mencuat di ruang rapat. Salah seorang perwakilan warga menyampaikan dengan nada tegas bahwa masyarakat telah terlalu lama menunggu kepastian.
“Kami kecewa! Kalau Bapak kecewa, kami lebih kecewa lagi,” ujar perwakilan warga yang langsung disambut anggukan dan suara persetujuan dari peserta audiensi lainnya.
Kalimat itu menggambarkan kekecewaan masyarakat yang merasa hak mereka belum mendapatkan penyelesaian yang nyata. Menurut warga, tuntutan yang mereka sampaikan bukanlah permintaan baru ataupun keinginan sepihak, melainkan hak yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengungkapkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan bersama yang menargetkan penyelesaian persoalan tersebut dalam waktu satu bulan. Namun hingga kini, komitmen tersebut belum diwujudkan secara nyata.
Karena itu, Didit meminta dua pihak yang memiliki kewenangan penting dalam proses administrasi perusahaan untuk tidak mengambil keputusan sebelum kewajiban PT GML kepada masyarakat benar-benar dipenuhi.
“Ada dua kunci penyelesaian ini: saya minta BPN Kabupaten Bangka tidak memproses atau menyetujui dokumen permohonan perusahaan, dan Bupati Bangka tidak mengeluarkan rekomendasi selama kewajiban kepada masyarakat belum dipenuhi sepenuhnya,” tegas Didit.
Menurutnya, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi maupun aktivitas perusahaan. Sebaliknya, kebijakan itu menjadi bentuk perlindungan agar seluruh proses tetap berjalan sesuai aturan dan hak masyarakat tetap dihormati.
Didit menegaskan bahwa persoalan yang diperjuangkan masyarakat sebenarnya sangat sederhana dan hanya mencakup dua tuntutan utama.
Pertama, pemenuhan kewajiban penyediaan lahan plasma sebesar 20 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku terkait Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Kedua, penyelesaian seluruh hak dan kompensasi masyarakat yang hingga kini masih belum diselesaikan.
Ia menegaskan bahwa DPRD berdiri di atas aturan hukum dan akan terus mengawal agar hak masyarakat tidak diabaikan.
“Ini bukan sekadar keinginan, tapi hak yang sudah diatur undang-undang. Kami hanya meminta PT GML menghargai kesepakatan dan peraturan yang ada,” kata Didit.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan janji tanpa kepastian. Menurutnya, penyelesaian harus dibuktikan melalui langkah nyata.
“Kalau hanya bicara tanpa tindakan, untuk apa kami bersusah payah hadir? Hak tetap harus dituntut sampai jelas,” ujarnya yang langsung mendapat dukungan dari warga yang hadir.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan dan suara dukungan dari masyarakat yang berharap proses penyelesaian tidak kembali berlarut-larut.
Menjawab kekhawatiran warga mengenai tindak lanjut persoalan tersebut, Didit menyampaikan bahwa dirinya telah memperoleh respons awal dari instansi terkait.
Menurutnya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangka telah menyatakan kesediaan untuk menunda pemrosesan dokumen perusahaan. Sementara itu, Bupati Bangka juga disebut belum akan mengeluarkan rekomendasi hingga terdapat kepastian mengenai pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat.
“BPN sudah sepakat menunda pemrosesan dokumen, dan Bupati juga telah menahan pemberian rekomendasi sampai ada kepastian. Kami akan terus mengawasi agar penyelesaiannya berjalan cepat dan adil,” katanya.
Bagi masyarakat delapan desa, pernyataan tersebut menjadi secercah harapan setelah penantian panjang. Meski demikian, mereka menegaskan akan terus mengawal proses hingga seluruh hak yang menjadi kewajiban perusahaan benar-benar dipenuhi.
Audiensi akhirnya ditutup dengan kesepahaman bersama. Seluruh pihak sepakat untuk terus memantau perkembangan penyelesaian persoalan lahan plasma dan kompensasi serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Harapan masyarakat kini sederhana, yakni agar komitmen yang telah disampaikan dalam ruang rapat tidak berhenti sebagai catatan hasil audiensi, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga hak atas lahan plasma 20 persen dan kompensasi yang selama ini diperjuangkan dapat segera direalisasikan. (*/NH)














