MUNTOK, newsharian.com – Lorong-lorong sempit Kampung Tanjung, Mentok, menjadi panggung kecil bagi drama kepemimpinan yang autentik. Senin (26/1/2026), Wakil Bupati Bangka Barat Haji Yus Derahman memilih mundur dari panggung simbolik kekuasaan dan masuk ke dapur warga ruang hidup masyarakat yang paling intim.
Bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung Tanjung, ia menyalurkan 120 paket sembako kepada warga kurang mampu dan lansia di RW 01, RW 02, RW 04, serta RW 07.
Bantuan ini, yang mencakup beras, gula, dan minyak goreng, bukan sekadar barang dagangan; ia adalah bahasa politik yang disampaikan tanpa baliho atau slogan, di tengah tekanan ekonomi dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Yus Derahman tidak berdiri di atas podium. Ia berdiri sejajar dengan warga, menunduk rendah, menyalami, dan menyerahkan bantuan dengan tangan sendiri gestur sederhana yang mengisyaratkan kekuasaan yang tidak perlu ditinggikan untuk dihormati.
“Gerakan LPM Kampung Tanjung seperti ini harus terus didukung. Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sendirian. Kebijakan hanya bermakna jika benar-benar sampai ke masyarakat,” ujar Haji Yus Derahman, memperlihatkan arah kepemimpinan yang ia bangun kolaboratif, responsif, dan berakar di tingkat paling bawah.
Di Kampung Tanjung, sembako berubah menjadi narasi simbolik: bagi warga, bantuan ini bukan hanya nilai materi, tapi pengakuan bahwa mereka masih masuk dalam peta perhatian pemerintah daerah.
Di sinilah Yus Derahman membangun citra kepemimpinan yang tidak elitis, tidak berjarak, dan tidak bersembunyi di balik birokrasi.
Di sebuah rumah kayu bercat hijau yang mulai pudar, seorang lansia perempuan menerima paket sembako dengan tangan bergetar.
Ia tidak berbicara banyak. Namun, diamnya justru menegaskan satu hal: kebijakan menemukan wajah manusianya ketika pemimpin hadir langsung.
Bagi Yus Derahman, momen seperti inilah yang membentuk legitimasi kekuasaan bukan lewat narasi besar di ruang konferensi, melainkan lewat perjumpaan kecil yang membangun ingatan kolektif warga.
Ketua LPM Kampung Tanjung, Wawan, menyebut kegiatan ini sebagai hasil kesadaran kolektif dan dukungan moral dari pemerintah daerah.
“Kami ingin LPM hadir sebagai tetangga bagi warga. Bantuan ini mungkin kecil, tapi kami ingin dapur warga tetap mengepul,” kata Wawan.
“Ketika pemimpin daerah turun langsung, warga merasa diperhatikan. Ini bukan hanya bantuan, tapi penguatan kepercayaan,” tambahnya.
Di titik ini, Yus Derahman tampil sebagai figur penghubung antara kekuasaan formal dan kerja sosial akar rumput sebuah koalisi sunyi yang efektif membangun citra kepemimpinan.
Kegiatan penyerahan bantuan memperlihatkan narasi yang tak membutuhkan banyak kata: tangan yang saling menggenggam, senyum yang tertahan, mata yang berkaca-kaca.
Inilah propaganda kepemimpinan yang bekerja secara halus, tanpa baliho atau jargon, tapi kuat dalam ingatan publik.
Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance berbasis partisipasi, sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yang menempatkan LPM sebagai mitra strategis pemerintah.
Kehadiran Yus Derahman memperkuat pesan bahwa regulasi tidak berhenti di teks, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan.
Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan warga.
Apa yang dilakukan di Kampung Tanjung memperlihatkan upaya menjembatani hukum, kebijakan, dan realitas sosial dengan figur Wakil Bupati sebagai wajahnya.
Langkah Yus Derahman bersama LPM Kampung Tanjung memperlihatkan wajah kepemimpinan daerah yang sadar citra, sadar simbol, dan sadar publik.
Di Kampung Tanjung, sembako menjadi medium komunikasi politik. Yus Derahman, lewat kehadirannya, sedang menulis pesan yang jelas.
Pendekatan Yus Derahman ini selaras dengan tren kepemimpinan lokal Indonesia yang berfokus pada “dapur warga” sebagai simbol kedekatan dengan rakyat, mirip program Dapur Komunitas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bangkitkan ekonomi desa melalui gotong royong.
Di era digital, gestur fisik seperti ini lebih efektif membangun kepercayaan daripada media sosial kosong, terutama di tengah isu kemiskinan struktural di Bangka Barat.(NH)














