PANGKALPINANG, newsharian.com — Suasana Rapat Koordinasi di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung, Kamis (7/5/2026), mendadak memanas ketika pembahasan menyentuh persoalan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH (Persero) Tbk.
Di tengah forum yang membahas hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait tata ruang wilayah, pertambangan, dan reformasi agraria itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, secara terbuka mengaku terkejut sekaligus kecewa terhadap proses pengusulan perpanjangan IUP PT Timah.
Menurut Didit, pengajuan tersebut dinilai minim koordinasi dengan pemerintah daerah, baik gubernur maupun kepala daerah di kabupaten dan kota.
“Saya kaget tentang perpanjangan IUP PT Timah itu. Ternyata apa yang diusulkan PT Timah terhadap perpanjangan ini tidak ada koordinasi dengan gubernur, bupati,” ujarnya usai rapat.
Kekecewaan itu muncul bukan tanpa alasan. Didit mengungkapkan, sejumlah kawasan yang selama ini telah dihibahkan perusahaan kepada pemerintah daerah justru masih masuk dalam usulan wilayah IUP baru.
Ia mencontohkan adanya kawasan permukiman, perkantoran, hingga lahan sawah yang disebut telah dibiayai negara namun ikut tercantum dalam usulan tersebut.
“Sebagian besar, kayak Pemprov ini kan sudah ada penghibahan oleh PT Timah terhadap kota ini, termasuk juga permukiman. Bahkan ada laporan bupati mengatakan ada sawah yang dibayar APBN kok diusulkan perpanjangan jadi milik mereka,” katanya.
Pernyataan itu membuat rapat yang semula berjalan formal berubah menjadi ruang evaluasi serius terkait tata kelola pertambangan dan administrasi aset di Bangka Belitung.
Didit bahkan secara terang-terangan menyampaikan rasa kecewanya terhadap sikap perusahaan plat merah tersebut.
“Saya jujur kecewa dengan sikap PT Timah ini. Saya sangat kecewa. Setidaknya PT Timah hargai dong. Kita kan ada gubernur, ada DPRD, ada bupati, ada wali kota,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kawasan strategis seperti perkantoran Polda dan Kejati yang disebut ikut masuk dalam area IUP, padahal menurutnya kawasan tersebut telah dihibahkan sebelumnya.
Karena itu, DPRD Babel meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah resmi dengan mengirim surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Didit mendesak agar segera digelar rapat dengar pendapat bersama Komisi II dan Komisi XII DPR RI, kementerian terkait, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah di Bangka Belitung.
“Maka saya berharap Bapak Gubernur segera kirim surat kepada Komisi II DPR RI, adakan RDP. Bupati, wali kota diundang, PT Timah juga diundang. Kita bahas sama-sama di sana. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Selain meminta evaluasi menyeluruh, Didit juga meminta Biro Pemerintahan mengecek legalitas administrasi hibah lahan yang sebelumnya telah dilakukan.
Baginya, persoalan ini bukan hanya soal wilayah tambang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, tata ruang daerah, dan penghormatan terhadap pemerintah daerah.
Di balik polemik itu, tersimpan kekhawatiran yang lebih besar: jangan sampai konflik administrasi dan pertambangan justru menciptakan ketidakpastian baru bagi masyarakat Bangka Belitung di masa depan.(Iyal/NH)
Berita Lainnya
Menguatkan Literasi dari Akar: Peran Bunda Literasi di Bangka Barat
Viral! Puluhan Pelajar SMP di Gowa Konvoi Bawa Parang
Harga Sawit Disepakati, DPRD Babel Minta Pengawasan Ketat
Bukan Sekadar Rapat! PT Timah Serius Rancang Masa Depan Warga Bangka Selatan
PT Timah Sulap Wisma Majapahit Jadi Magnet UMKM di Bangka Barat














