BELITUNG, newsharian.com – Komitmen PT TIMAH (Persero) Tbk untuk menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar menjawab kebutuhan warga kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Pulau Belitung.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat untuk menyusun program yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
Kegiatan konsultasi publik tersebut berlangsung selama dua hari, 1–2 Juli 2026, di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum ini, mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga perwakilan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional PT TIMAH.
Melalui FGD RIPPM, PT TIMAH tidak hanya memaparkan rencana program pengembangan masyarakat, tetapi juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan yang selaras dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung penerapan Good Mining Practice (GMP) yang berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur, Erna Kunondo, mengapresiasi langkah PT TIMAH yang melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, forum seperti ini sangat penting karena menjadi wadah untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan sehingga aspirasi daerah dapat terserap. Dengan adanya kolaborasi bersama PT TIMAH, diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur,” ujarnya.
Erna mengatakan, berbagai sektor strategis masih membutuhkan dukungan melalui program pemberdayaan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk dukungan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, menjadi salah satu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program ke depan.
Senada dengan itu, Ketua APDESI Kabupaten Belitung Timur yang juga Kepala Desa Mekar Jaya, Samsudin, menilai berbagai program pemberdayaan PT TIMAH selama ini telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa.
Ia menyebutkan sektor kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi program yang paling dibutuhkan, terutama dalam kondisi daya beli masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
“Program-program PT TIMAH banyak yang langsung dirasakan masyarakat. Kami berharap hasil FGD ini segera ditindaklanjuti sehingga dapat membantu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat desa,” katanya.
Menurut Samsudin, penguatan UMKM, dukungan permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga program percepatan penanganan stunting merupakan beberapa sektor yang layak menjadi prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Muhammad. Ia menilai FGD RIPPM menjadi media komunikasi yang efektif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan PT TIMAH.
Selama ini, kata dia, masyarakat telah merasakan berbagai manfaat program sosial perusahaan, mulai dari bantuan rehabilitasi rumah, dukungan pendidikan, hingga bantuan biaya pengobatan bagi warga yang membutuhkan.
“Kolaborasi seperti ini sangat positif karena selama ini masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari berbagai program PT TIMAH,” ujarnya.
Sementara itu, di Kabupaten Belitung, Sekretaris Daerah Marzuki berharap program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH tidak berhenti pada bantuan yang bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan bantuan yang bersifat konsumtif.
“Kami berharap program yang dijalankan dapat benar-benar memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki penghasilan yang berkelanjutan,” katanya.
Marzuki menambahkan, sektor pariwisata masih menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belitung. Oleh karena itu, penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia perlu berjalan secara terpadu untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata.
Dari tingkat desa, Kepala Desa Lassar, Kecamatan Membalong, Triska Arafat, juga mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan PT TIMAH di wilayahnya.
Menurutnya, masyarakat telah merasakan manfaat dari sejumlah program perusahaan, seperti penanaman mangrove sebagai upaya menjaga lingkungan pesisir serta bantuan hewan kurban yang rutin diberikan kepada masyarakat.
Ke depan, Triska berharap kerja sama dapat diperluas melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pengembangan desa wisata yang memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami berharap PT TIMAH dapat terus mendukung pengembangan ekonomi desa melalui program-program pemberdayaan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Penyelenggaraan FGD RIPPM di Pulau Belitung menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat PT TIMAH. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Pulau Bangka, meliputi Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka.
Melalui forum ini, PT TIMAH memperkuat komitmennya membangun sinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dalam merancang program pemberdayaan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menciptakan manfaat ekonomi, sosial, maupun lingkungan bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. (*/NH)














